Mukhamad Misbakhun

Bambang Soesatyo ( Bamsoet ), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) angkat bicara soal polemik artikel media asing Asia Sentinel yang berisi tentang skandal Bank Century yang menyeret nama Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) atas kasus pencucian uang pada masa pemerintahannya. Bamsoet meminta KPK untuk segera menuntaskan skandal Bank Century . Sebagai inisiator Hak Angket Century saat itu, Bamseot telah telah merekomendasikan dugaan perbuatan melanggar hukum. Maka dari itu yang bisa dilakukan ialah mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Bamsoet juga meminta agar kasus ini tidak dibiarkan menggantung. "Jangan sampai ini (kasus Bank Century ) terus menggantung dan merugikan SBY itu sendiri," tutupnya. Sumber  :  Akurat.co

Nadia Mulya,  anak mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya dan  Boyamin Saiman k oordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI )  akan mendatangi KPK guna menyerahkan dokumen bukti untuk kasus Bank Century . "Rabu (19/9) siang, kami akan datangi kembali KPK guna menyerahkan dokumen bukti untuk kasus Century guna mempercepat penanganan perkara Century ," kata Boyamin Saiman kepada Antara di Jakarta, Selasa (18/9) malam. Bukti tersebut perlu diserahkan kepada KPK , untuk memperkuat praperadilan yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pusat Jakarta Pusat. MAKI mempraperadilankan kembali KPK karena amar putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel menyatakan memerintahkan termohon ( KPK ) untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century . "Dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap

Mantan Ketua DPR RI dan t erpidana korupsi proyek E-KTP,   Setya Novanto mengaku akan mengungkap secara detail dan sejelas-jelasnya terkait keterlibatan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dalam kasus korupsi Bank Century yang telah merugikan negara triliunan rupiah. Setya Novanto mengungkapkan hal tersebut saat menjawab pertanyaan awak media terkait ada atau tidaknya kemungkinan keterlibatan SBY dalam kasus pemberian persetujuan penetapan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century .  "Nanti saya akan ungkap sejelasnya di KPK nanti," kata Novanto (sapaan akrab Setya Novanto) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (14/9). Mantan ketua DPR itu meyakini mempunyai data yang kuat dan akurat terkait pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Century tersebut. Sebab pada saat itu Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR RI, dan ketua pansus yang saat itu ditunjuk adalah anggota Fraksi Partai Golkar, Idrus Marham. "(S

Anggota DPR Komisi XI DPR Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun berharap agar KPK punya keberanian mengusut tuntas kasus Bank Century yang mencuat kembali setelah media asing Asia Sentinel memuat artikel hasil investigasi dugaan pencucian uang negara hingga miliaran dollar. Pada hasil investigasi Asia Sentinel, terungkap adanya dugaan konspirasi pencurian uang negara. Media tersebut menyebutkan bahwa peristiwa itu sebagai “pencurian kleptokratis terbesar dalam sejarah Indonesia”. Pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen adalah orang yang menulis langsung artikel tersebut. Dan sebanyak 30 pejabat diduga terseret dalam skema pencurian akbar tersebut, termasuk Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mukhamad Misbakhun turut berkomentar terhadap pemberitaan Asia Sentinel tersebut melalui akun medsosnya. Pejuang perpajakan tersebut terpantau AKURAT.CO pada Kamis (13/9) melalui linimasa twiternya @MMisbakhun menuliskan, Semoga @KPK_RI masih punya keberanian untuk melanjutka

Mukhamad Misbakhun , Anggota Komisi XI DPR dan Politikus partai Golkar mendesak KPK agar mengusut tuntas skandal pencucian uang melalui Bank Century di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kembali mucul di permukaan setelah media daring Asia Sentinel mengungkap adanya konspirasi pencurian uang negara hingga USD 12 miliar tersebut. Tulisan pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen membuat Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menyerang politikus Golkar Mukhammad Misbakhun . Dia menuding Misbakhun ada di belakang berita media asing, Asia Sentinel. Misbakhun pun menegaskan tulisan di Asia Sentinel tidak sepenuhnya baru, karena sudah menjadi temuan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pansus Angket DPR 2009-2014. “Saya bebas murni pada tahun 2012. Di putusan PK tersebut, sangat jelas dibatalkan semua putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi sehingga semua putusan yang menghukum saya di batalkan dan nama baik saya sudah dir

Beredarnya undangan jumpa pers dalam bentuk PDF berkop Ratna Sarumpaet Crisis Centre (RSCC) di ruang kerja anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun terkait Ruben PS Marey yang di duga menjadi korban pemblokiran rekening akibat kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Misbakhun pun merasa menjadi korban hoaks karena tak pernah berhubungan dengan RSCC dalam bentuk apapun. "Bahkan saya tidak tahu lembaga itu ada (RSCC, red)," ujar Misbakhun melalui pesan singkat kepada wartawan, Minggu (16/9). Misbakhun yang dikenal rajin mendukung Presiden Jokowi itu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membuat kesepakatan dengan RSCC untuk memfasilitasi undangan jumpa pers di ruang kerjanya besok (17/9). Misbakhun sama sekali tak tahu subtansi masalah kasus pembekuan rekening yang disebutkan milik Ruben PS Marey S.Sos dan kawan-kawan seperti yang tertulis pada undangan RSCC. "Saya tidak pernah tahu, Mendengarny

Mukhamad Misbakhun, Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) menegaskan ia tidak berada di balik artikel di situs media daring Asia Sentinel seperti yang dituduhkan Wasekjen partai Demokrat Andi Arief. Dalam artikel yang di tulis  pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen, termuat cuplikan hasil investigasi pencucian uang di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh Bank Century. “Soal tuduhan yang disampaikan silakan tanya ke Mas Andi Arief lagi. Kan dia yang melempar isu itu. Silahkan dia yang membuktikan. Selama ini kan dia sukanya menuduh tanpa bukti. Bicara soal Jenderal Kardus, bicara soal mahar politik semua isu yang dia lemparkan lenyap begitu saja tanpa bukti,” kata Misbakhun dalam keterangan yang diterima AKURAT.CO, Kamis (13/9). Misbakhun menegaskan, John Berthelsen dalam rekam jejaknya tidak hanya menulis soal skandal Century, karena dia fokus mencermati skandal-skandal besar di negara lain. Pria kelahiran Pasuruan ini mengaku dirinya tak punya kuasa menggera

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun terus menyuarakan pembelaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pasalnya, saat ini banyak oknum terus melempar isu hoaks dan miring tentang presiden Jokowi. Pada pertemuan dengan konstituennya di Pasuruan, Jawa Timur Misbakhun menjelaskan sosok presiden Jokowi pada acara peringatan Nuzulul quran dan Haul Pendiri Pondok Pesantren Cangaan di Bangil, Pasuruan, Sabtu (9/6/2018) malam, Misbakhun mengatakan bahwa sosok Jokowi merupakan figur yang islami. Misbakhun menuturkan, Jokowi juga sangat dekat dengan para Kyai dan pengasuh pondok pesantren. "Beliau adalah muslim yang moderat, Islamnya kuat, serta sudah terbukti mendukung tegaknya Islam rahmatal lil alamin di negeri ini," ungkap Misbakhun di depan para Kyai dan santri Ponpes Cangaan di Bangil, Pasuruan. Misbakhun lalu menjelaskan berbagai program pemerintahan di era Jokowi yang sangat berpihak kepada umat Islam. Misalnya, program sertifikat tanah, selain itu ada j

Informasi Pribadi Tempat Lahir   :  Pasuruan Tanggal Lahir  :  29/07/1970 Agama             :  Islam Informasi Jabatan Partai              : Golongan Karya Dapil               : Jawa Timur II Komisi            : Komisi XI                           Badan Musyawarah H. Mukhamad Misbakhun, SE, MH (lahir di Pasuruan , 29 Juli 1970 ; umur 46 tahun) adalah seorang politisi Partai Golkar. Kini menjadi anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar. Ia telah menjadi anggota DPR RI sejak tahun 2009. Pada pemilu legislatif 2009, Misbakhun terpilih menjadi anggota DPR RI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Jawa Timur II (Pasuruan-Probolinggo). Pada pemilu 2014, Misbakhun kembali terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Sebelum menjadi anggota DPR RI, Misbakhun adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Namun, pada tahun 2004, Misbakhun melakukan langkah besa